Pajak Bisnis Travel Umroh: Panduan Tarif PPN, PPh Badan PPIU, Komisi Agen & Solusi SP2DK

Pengelolaan pajak bisnis travel umroh menuntut kepatuhan administrasi ganda terhadap pengawasan manifes Siskopatuh serta pelaporan fiskal pada sistem Coretax DJP. Meskipun layanan ibadah murni ke Tanah Suci berstatus bebas PPN atau Non-JKP, setiap biro perjalanan resmi tetap memikul kewajiban pajak PPIU berupa PPh Badan, pemotongan PPh komisi agen, hingga pemungutan pajak paket wisata tambahan.

Memahami Status Hukum Pajak Travel Umroh di Bawah Pengawasan Lintas Kementerian

Masih banyak pengelola Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang beranggapan bahwa label kegiatan keagamaan otomatis membebaskan badan usaha dari seluruh pungutan negara. Faktanya, perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) pemegang izin KBLI 79122 tetap menjadi subjek pajak badan yang diawasi secara simultan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Haji dan Umrah serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

1. Batas Fasilitas Bebas Pajak dan Preseden Sengketa Pengadilan Pajak

Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai pajak haji dan umrah, fasilitas pembebasan pajak hanya berlaku spesifik pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa perjalanan ibadah ke Kota Makkah dan Kota Madinah. Fasilitas tersebut sama sekali tidak menghapus kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha maupun kewajiban pemotongan pajak pihak ketiga.

Ketidakmampuan manajemen dalam membuktikan administrasi jasa keagamaan secara sah dapat berujung pada sengketa di Pengadilan Pajak, sebagaimana tercermin dalam preseden hukum penolakan gugatan PT FWT oleh majelis hakim:

• Otoritas pajak menetapkan seluruh peredaran usaha PT FWT sebagai objek PPN jasa biro perjalanan wisata komersial biasa.
• Wajib pajak gagal menunjukkan bukti pemisahan pembukuan dan kelengkapan dokumen legalitas penyelenggaraan ibadah resmi saat proses pemeriksaan berlangsung.
• Kegagalan administratif tersebut mengakibatkan seluruh omzet perusahaan dikenai tagihan pokok PPN beserta sanksi bunga bulanan.

2. Empat Pemicu Utama Masalah Fiskal pada Operasional Biro Perjalanan

Dalam praktik pengawasan lintas instansi saat ini, risiko ketidaksinkronan laporan pajak biro perjalanan umumnya berakar pada empat titik kerawanan operasional berikut:

1. Kesalahan memisahkan objek PPN antara jasa ibadah murni (Non-JKP) dan paket wisata tambahan (Umroh Plus) pasca penyesuaian tarif efektif terbaru.
2. Ketidaksiapan pembukuan saat menghadapi transisi skema PPh Badan dari tarif final UMKM 0,5% ke tarif umum 22% ketika omzet melampaui Rp4,8 miliar.
3. Kelalaian staf keuangan dalam memotong PPh Pasal 21 atas komisi agen pemasaran lepas serta PPh Pasal 23 atas vendor bus manasik dan akomodasi domestik.
4. Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) akibat selisih data manifes keberangkatan jemaah di Siskopatuh terhadap nilai omzet pada SPT Tahunan.

Dinamika PPN Travel Umroh: Jasa Keagamaan Non-JKP vs Aturan PPN Paket Umroh Plus Wisata

Titik krusial pertama dalam manajemen pajak biro perjalanan umroh terletak pada pemisahan perlakuan PPN antara paket ibadah reguler dan paket perjalanan yang menyertakan kunjungan wisata ke negara ketiga. Kesalahan staf administrasi saat menerbitkan tagihan (invoice) kepada jemaah akan langsung membebani arus kas perusahaan.

1. Syarat Pembebasan PPN (0%) untuk Perjalanan Ibadah Murni ke Tanah Suci

Mengacu pada regulasi PMK Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria Jasa Keagamaan yang diperkuat melalui kebijakan Kementerian Agama terkait pembebasan PPN umrah, layanan perjalanan ibadah umroh dan haji khusus ke Kota Makkah serta Kota Madinah ditetapkan sebagai Non-Jasa Kena Pajak (Non-JKP). Agar hak bebas PPN (0%) ini tidak gugur saat diaudit, biro perjalanan wajib memenuhi tiga syarat administratif:

• Memiliki izin operasional resmi sebagai PPIU atau PIHK yang aktif pada portal perizinan kementerian.
• Mencatatkan seluruh nama jemaah yang diberangkatkan secara valid di dalam manifes sistem Siskopatuh.
• Tidak menggabungkan biaya wisata luar negeri selain transit penerbangan ke dalam akun pendapatan ibadah murni.

2. Rumus PPN Besaran Tertentu (1,1% vs 0,55%) Sesuai PMK 71/2022 jo. PMK 11/2025

Apabila biro perjalanan memasarkan paket Umroh Plus ke destinasi negara ketiga seperti Turki, Dubai, Mesir, Aqsa, atau Uzbekistan yang bukan sekadar persinggahan transit, porsi wisata tersebut berstatus Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu. Sebelumnya, pada era PMK Nomor 92/PMK.03/2020 saat tarif PPN umum masih 10%, tarif efektif wisata religi ditetapkan sebesar 1% dan 0,5%.

Sejak berlakunya PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang PPN Jasa Kena Pajak Tertentu yang kemudian diperbarui rumusnya melalui PMK Nomor 11 Tahun 2025 (berlaku sejak 1 Januari 2025) guna menyesuaikan rezim PPN umum 12% dan DPP Nilai Lain 11/12 pada PMK Nomor 131 Tahun 2024, beban tarif efektif bagi biro perjalanan tetap dipertahankan pada angka 1,1% dan 0,55%.

a. Skema Tagihan Dirinci (Split Invoice – Tarif Efektif 1,1%)

Sesuai penegasan siaran pers resmi DJP mengenai PPN wisata religi, apabila biro perjalanan memisahkan rincian harga ibadah umroh dan harga wisata negara ketiga pada tagihan jemaah, maka berlaku ketentuan berikut:

• Rumus perhitungan PPN Besaran Tertentu adalah 10% x (11/12) x 12% x Harga Jual Porsi Wisata.
• Tarif efektif PPN sebesar 1,1% hanya dikenakan atas nilai paket perjalanan wisata tambahan ke negara ketiga.
• Porsi biaya ibadah umroh ke Makkah dan Madinah tetap bebas PPN (Rp0).

b. Skema Tagihan Digabung (Bundled Invoice – Tarif Efektif 0,55%)

Sebaliknya, apabila perusahaan menerbitkan satu harga paket gabungan tanpa merinci porsi biaya ibadah dan biaya wisata secara terpisah, maka berlaku konsekuensi fiskal yang lebih berat:

• Rumus perhitungan PPN Besaran Tertentu menjadi 5% x (11/12) x 12% x Total Keseluruhan Harga Paket.
• Tarif efektif sebesar 0,55% dikenakan langsung atas total nilai tagihan gabungan, sehingga porsi ibadah umroh ikut terbebani PPN.
• Pencampuran akun pendapatan ibadah dan wisata dalam satu buku besar juga memberi celah bagi pemeriksa pajak untuk menetapkan PPN atas seluruh omzet.

c. Kewajiban Faktur Pajak Kode 05 dan Kapitalisasi Pajak Masukan

Merujuk pada ketentuan hukum PMK Nomor 71/PMK.03/2022 pada database BPK, PPIU berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mematuhi aturan administrasi e-Faktur di Coretax DJP:

• Wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 05 untuk setiap penyerahan paket wisata tambahan yang menggunakan skema Besaran Tertentu.
• Pajak Masukan yang dibayar kepada vendor tiket, hotel, maupun perlengkapan tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN.
• Seluruh nilai PPN Masukan dari vendor tersebut wajib langsung dikapitalisasi menjadi komponen biaya operasional (HPP) pengurang laba kena pajak.

Skema PPh Badan Biro Perjalanan Wisata dan Pemotongan Pajak Pihak Ketiga

Selain aspek PPN, kewajiban pajak PPIU yang paling menentukan ketahanan finansial perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan serta kedisiplinan bertindak sebagai pemotong pajak pihak ketiga (withholding tax). Agar penataan jurnal akuntansi berjalan seimbang dengan likuiditas perusahaan, direksi dapat menyelaraskan kebijakan fiskal ini bersama panduan manajemen keuangan travel umroh sejak awal tahun buku.

1. Transisi PPh Final UMKM 0,5% ke PPh Badan 22% (Ambang Omzet Rp4,8 Miliar)

Mengingat harga jual rata-rata paket umroh reguler di pasar nasional berkisar antara Rp25.000.000 hingga Rp38.000.000 per jemaah, sebuah biro perjalanan hanya memerlukan keberangkatan sekitar 130 hingga 190 jemaah dalam satu tahun buku untuk menembus ambang batas peredaran bruto Rp4,8 miliar.

a. Skema PPh Final UMKM 0,5% (PP Nomor 55 Tahun 2022)

Bagi PT PPIU baru yang peredaran brutonya belum melampaui Rp4,8 miliar setahun, perusahaan dapat memanfaatkan skema pajak final dengan ketentuan berikut:

• Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% bersifat final langsung dari total peredaran bruto (omzet) setiap bulan.
• Berlaku selama Wajib Pajak Badan berbentuk PT masih berada dalam batas jangka waktu pemanfaatan fasilitas sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022.
• Perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal biaya untuk menghitung pajak penghasilan bulanan.

b. Skema Tarif Umum PPh Badan 22% (Pasal 17 & Pasal 31E UU PPh)

Begitu peredaran usaha tahun berjalan melampaui Rp4,8 miliar, perusahaan wajib beralih menggunakan skema pembukuan penuh pada tahun pajak berikutnya:

• Wajib menyelenggarakan pembukuan akuntansi lengkap yang mencakup laporan neraca dan laporan laba rugi fiskal, serta wajib dikukuhkan sebagai PKP.
• Tarif PPh Badan sebesar 22% hanya dikenakan atas Laba Bersih Fiskal (Penghasilan Kena Pajak), bukan dari total omzet bruto.
• Perusahaan dengan total omzet hingga Rp50 miliar berhak menikmati fasilitas Pasal 31E berupa diskon tarif 50% (efektif 11%) atas bagian laba yang berasal dari porsi omzet sampai dengan Rp4,8 miliar.

2. Pajak Komisi Agen Travel Umroh: Cara Hitung PPh 21 Sesuai PMK 168 Tahun 2023

Dalam operasional pemasaran, mayoritas PPIU mengandalkan jaringan agen lepas, koordinator daerah, atau ustadz pembimbing dengan komisi berkisar Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000 per jemaah. Karena khawatir agen beralih ke kompetitor, banyak biro membayarkan komisi secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21, yang berujung pada penagihan pokok pajak beserta sanksi bunga oleh KPP hingga menggerus margin bersih operasional perusahaan yang rata-rata hanya 10% (sekitar Rp2.500.000 per jemaah).

a. Rumus Tunggal Agen Perorangan Bukan Pegawai (PMK 168 Tahun 2023)

Sejak berlakunya PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah telah mencabut skema lama PER-16/PJ/2016 yang membedakan secara rumit antara penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan bagi Bukan Pegawai:

• Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk agen perorangan ditetapkan menggunakan satu rumus tunggal yaitu 50% dari jumlah penghasilan komisi bruto.
• Nilai DPP tersebut langsung dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (mulai dari 5% untuk lapisan DPP sampai dengan Rp60.000.000).
• Perusahaan wajib menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 setiap masa pajak melalui sistem Coretax DJP.

b. Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Staf Internal dan Tour Leader

Untuk gaji staf tetap kantor PPIU serta honorarium pembimbing ibadah (tour leader) yang berstatus pegawai tetap, mekanisme pemotongannya diatur sebagai berikut:

• Pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak Januari hingga November menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER Kategori A, B, atau C) dikalikan penghasilan bruto bulanan.
• Pada masa pajak Desember, bagian keuangan melakukan perhitungan ulang secara tahunan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dikurangi PTKP.

3. Pemotongan PPh Pasal 23 Vendor Domestik, Paket Korporasi, dan Pajak Lintas Batas

Selain komisi agen perorangan, divisi pajak biro perjalanan wajib menata administrasi pemotongan PPh Pasal 23 dan pencatatan pajak luar negeri pada tiga skenario transaksi berikut:

a. Kewajiban Potong PPh Pasal 23 atas Vendor Domestik (2%)

Mengacu pada PMK Nomor 141/PMK.03/2015, setiap pembayaran jasa kepada vendor badan usaha dalam negeri wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yang meliputi:

• Penyewaan armada bus pariwisata untuk kegiatan manasik maupun pengantaran rombongan jemaah ke bandara.
• Pembayaran jasa katering manasik, penyewaan gedung pertemuan, serta vendor penyelenggara acara (event organizer).
• Pembayaran komisi atau fee pemasaran kepada mitra agen yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau CV.

b. Solusi Potongan PPh Pasal 23 Saat Melayani Klien Korporasi

Ketika PPIU melayani perusahaan klien yang membeli paket umroh untuk penghargaan karyawan (corporate reward), tim pajak klien kerap memaksa memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total nilai paket (misalnya 2% dari Rp30.000.000 = Rp600.000 per jemaah). Mengacu pada PMK Nomor 141/PMK.03/2015 dan Surat DJP Nomor S-09/PJ.032/2008, langkah mitigasinya adalah:

• Jelaskan bahwa PPIU bertindak sebagai penyelenggara utama paket (principal), bukan sekadar perantara penjual tiket.
• Apabila menggunakan kontrak keagenan dengan skema penggantian biaya (reimbursement) yang dilampiri faktur tiket dan hotel pihak ketiga tanpa mark-up, PPh Pasal 23 tidak boleh dipotong atas biaya tiket dan akomodasi tersebut.
• Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% oleh klien korporasi hanya sah dikenakan atas nilai fee jasa keagenan yang dirinci secara terpisah di dalam tagihan.

c. Pencatatan Pajak Lintas Batas (VAT Arab Saudi 15% & Departure Tax)

Transaksi pengadaan akomodasi dan layanan lintas negara juga memuat komponen pungutan fiskal yurisdiksi asing yang harus dibukukan dengan benar:

• Beban Value Added Tax (VAT) Arab Saudi sebesar 15% atas sewa hotel Makkah-Madinah, katering, serta transportasi darat (dengan asumsi kurs kalkulasi HPP sekitar Rp16.800/USD) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan di Indonesia.
• Biaya pajak keberangkatan perlintasan darat (departure tax sekitar 10 JOD) pada paket Umroh Plus Aqsa maupun Yordania juga bukan merupakan kredit pajak domestik.
• Seluruh beban pajak luar negeri tersebut wajib dikapitalisasi langsung sebagai komponen sah Harga Pokok Penjualan (HPP) yang mengurangi laba kena pajak pada SPT Tahunan PPh Badan.

Mitigasi SP2DK Pajak Travel Umroh Siskopatuh dan Kepatuhan Izin KBLI 79122

Masalah paling krusial yang kerap memicu kepanikan direksi biro perjalanan adalah terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP. SP2DK ini umumnya muncul karena Account Representative (AR) pajak menyandingkan data jumlah jemaah pada sinkronisasi data manifes jemaah di Siskopatuh terhadap nilai peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan.

Sebagai ilustrasi nyata di lapangan, ketika sebuah PPIU tercatat memberangkatkan 1.000 jemaah di pangkalan data Siskopatuh—yang jika dikalikan harga paket rata-rata Rp25.000.000 hingga Rp30.000.000 mencerminkan peredaran usaha Rp25 miliar hingga Rp30 miliar—namun di dalam SPT Tahunan PPh Badan hanya melaporkan omzet setara 100 jemaah, sistem pengawasan DJP otomatis menandai selisih tersebut sebagai ketidakpatuhan masif.

1. Rekonsiliasi Rekening Penampungan BPS vs Pengakuan Pendapatan Lintas Tahun

Selisih data antara Siskopatuh, mutasi rekening bank, dan laporan SPT sering kali menimpa PPIU yang sebenarnya patuh namun keliru menerapkan metode pengakuan pendapatan akuntansi (revenue recognition). Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 4 Tahun 2025 serta PP Nomor 38 Tahun 2021, seluruh setoran biaya ibadah jemaah wajib ditampung pada Rekening Penampungan di Bank Penerima Setoran (BPS) yang terpisah dari rekening operasional.

a. Pemisahan Akun Pendapatan Diterima di Muka (Unearned Revenue)

Dana pelunasan jemaah yang masuk ke Rekening Penampungan BPS pada akhir tahun berjalan tidak boleh langsung diakui seluruhnya sebagai omzet apabila kloternya belum berangkat:

• Setoran pendaftaran jemaah pada bulan November atau Desember untuk jadwal keberangkatan bulan Syawal atau Februari tahun berikutnya wajib dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka (Unearned Revenue / Liabilitas Neraca).
• Pendapatan tersebut baru sah direklasifikasi menjadi peredaran usaha (omzet laba rugi) pada tahun pajak saat kloter jemaah benar-benar terbang ke Tanah Suci.

b. Penyusunan Kertas Kerja Rekonsiliasi (Bridging Working Paper)

Untuk menjawab SP2DK secara akurat tanpa terkena koreksi pajak sepihak, tim akuntansi internal wajib menyiapkan tiga dokumen pembuktian:

1. Kertas kerja rekonsiliasi (bridging working paper) yang menyandingkan mutasi kredit Rekening Penampungan BPS terhadap daftar Nomor Porsi Umrah (NPU) yang sudah terbang aktual.
2. Rekapitulasi jadwal keberangkatan lintas tahun yang memisahkan uang titipan jemaah tahun depan dari pendapatan tahun berjalan.
3. Arsip kontrak layanan Muassasah atau Syarikah Arab Saudi, bukti wire transfer bank devisa, serta Bukti Penerimaan Negara (BPN).

2. Syarat Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Audit KAP untuk Izin KBLI 79122

Kepatuhan perpajakan berkaitan mutlak dengan kelangsungan hidup izin operasional biro perjalanan. Dalam pemenuhan syarat perizinan PPIU KBLI 79122 (transisi dari kode lama KBLI 79121) yang berisiko tinggi pada portal OSS-RBA sesuai UU Nomor 14 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PMHU Nomor 2 Tahun 2026, perusahaan wajib memenuhi dua prasyarat kepatuhan:

• Melampirkan salinan Surat Keterangan Fiskal (SKF) resmi dari Coretax DJP yang mensyaratkan ketiadaan tunggakan pajak serta ketertiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.
• Menyerahkan laporan keuangan tahunan PT PPIU yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keperluan akreditasi KAN setiap 5 tahun maupun peningkatan status menjadi PIHK.

Panduan Memilih dan Biaya Konsultan Pajak Travel Umroh serta Audit KAP

Mengingat spesifiknya aturan PPN Besaran Tertentu, pemotongan PPh keagenan, serta rekonsiliasi dana titipan jemaah di Rekening Penampungan BPS, banyak direksi biro perjalanan menunjuk konsultan pajak berizin resmi untuk mendampingi divisi akuntansi internal. Berikut adalah rincian estimasi biaya konsultan pajak travel umroh, jasa pembukuan, dan audit KAP berdasarkan rata-rata pasar nasional:

Strategi Efisiensi PPh Badan 22% Melalui Validasi Dokumen HPP (Deductible Expense)

Ketika biro perjalanan telah memasuki rezim PPh Badan 22%, kunci utama efisiensi pajak yang sah secara hukum terletak pada kelengkapan bukti biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (deductible expense). Berdasarkan bedah komponen HPP paket umroh reguler, total beban pokok keberangkatan 9 hari berada pada kisaran Rp23.000.000 hingga Rp26.000.000 per jemaah.

1. Risiko Koreksi Fiskal Positif atas Pengeluaran Tunai Tanpa Faktur Korporat

Masih banyak pengelola biro perjalanan yang membayar pengeluaran Land Arrangement di Arab Saudi maupun pengadaan perlengkapan jemaah di dalam negeri secara tunai melalui rekening pribadi direksi. Praktik tersebut menimbulkan risiko finansial yang sangat besar saat pemeriksaan pajak:

• Pengeluaran bernilai miliaran rupiah tanpa kontrak kerja sama, tanpa invoice atas nama PT PPIU, dan tanpa bukti transfer rekening korporat akan terkena koreksi fiskal positif.
• Biaya yang dikoreksi positif otomatis ditolak sebagai pengurang penghasilan bruto oleh pemeriksa KPP.
• Seluruh nilai pengeluaran yang ditolak tersebut langsung dianggap sebagai tambahan laba bersih perusahaan dan dikenai tarif PPh Badan 22%.

2. Standar Dokumen Sah Pengurang Pajak pada Tiap Komponen HPP

Agar seluruh komponen biaya operasional diakui penuh oleh pemeriksa pajak maupun auditor KAP, divisi keuangan wajib mengarsipkan dokumen pendukung berdasarkan porsi biaya berikut:

Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar Pajak Travel Umroh (FAQ)

Untuk membantu tim keuangan dan pengurus biro perjalanan menuntaskan keraguan teknis di lapangan, berikut adalah rangkuman jawaban atas berbagai pertanyaan yang paling sering diajukan terkait regulasi perpajakan PPIU dan PIHK:

Amankan Bukti Pengeluaran HPP Biro Perjalanan Anda Bersama Manufaktur Resmi Umrohkit

Sebagaimana tergambar pada struktur HPP di atas, pengadaan perlengkapan jemaah menyumbang porsi pengeluaran rutin sebesar Rp1.200.000 hingga Rp1.500.000 per jemaah. Agar pengeluaran bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap musim keberangkatan tersebut diakui penuh sebagai biaya pengurang pajak (deductible expense) oleh pemeriksa KPP maupun auditor KAP, perusahaan Anda membutuhkan mitra pabrikasi satu atap yang tertib administrasi.

Umrohkit hadir sebagai pusat manufaktur perlengkapan umroh dan haji yang melayani ratusan PPIU dan PIHK di seluruh Indonesia dengan standar dokumentasi transaksi korporat yang lengkap. Berikut adalah lini produk unggulan kami yang siap mendukung efisiensi biaya operasional sekaligus memperkuat identitas visual biro perjalanan Anda:

Keunggulan Bermitra dengan Pabrikasi Satu Atap Umrohkit

Setiap pengadaan perlengkapan kloter di tempat kami dirancang untuk memudahkan proses pembukuan akuntansi sekaligus menjaga margin keuntungan perusahaan Anda:

• Setiap pemesanan partai grosir dilengkapi dokumen Purchase Order (PO), invoice komersial resmi atas nama PT PPIU, kuitansi bermeterai, dan surat jalan pengiriman yang siap diaudit KAP maupun KPP.
• Seluruh proses pemintalan, pencetakan motif sublimasi, penjahitan konveksi, hingga perakitan tas dikerjakan langsung di pabrik kami tanpa perantara sehingga harga HPP jauh lebih efisien.
• Kapasitas produksi skala industri menjamin ketepatan jadwal pengiriman ke gudang biro perjalanan Anda sebelum kegiatan manasik dimulai.